Fraksi PDI Perjuangan DPRD Indramayu Kritisi Program 100 Hari Bupati, Tegaskan RPJMD Harus Berdampak Nyata

Signal.co.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu menyampaikan pandangan umum terkait nota penghantar bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu tahun 2025 hingga 2029.

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa point seperti pencanangan kawasan rebana (rebana metropolitan), hingga program kerja 100 hari pemerintahan Lucky Hakim – Syaefuddin.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Indramayu, H. Edi Fauzi kepada media, di sela-sela kegiatan paripurna yang digelar pada Senin (2/6/2025).

Ia mengungkapkan, RPJMD sebagai penjabaran dari visi misi pemerintah daerah saat ini harus memperhatikan serta linear dengan RPJP daerah, propinsi dan nasional.

Perencanaanya juga harus memperhatikan potensi sumberdaya dan budaya yang ada. Untuk itu, lanjut Edi, RPJMD bukan hanya persoalan penjabaran program visi-misi serta pemenuhan kepentingan politik penguasa, lebih jauh diharapkan RPJMD mampu menjawab kompleksitas permasalahan yang ada.

“Seperti halnya pada peningkatan produktivitas usaha mikro dan kecil tentu akan ada potensi singgungan dengan peningkatan investasi dan pengembangan industri. Begitupun juga antara peningkatan investasi dan pengembangan industri dengan program ketahanan pangan dan ekonomi hijau tentu akan berpotensi memunculkan konflik kepentingan,” ungkapnya, saat ditemui di Kantor DPRD Indramayu.

Oleh karena itu, bukan didasarkan politik golongan, bukan pula didasarkan kepentingan yang dipaksakan dalam program, akan tetapi dasar perencanaan dan penyusunan RPJMD tetap harus mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan inklusif dan berkelanjutan implikasinya.

“Pada intinya, RPJMD harus menekankan pada orientasi kebutuhan masa depan, sehingga dapat mengantisipasi tantangan dan peluang masa depan, mengutamakan kepentingan semua warga, terutama kelompok rentan seperti masyarakat miskin,” tegasnya

Soroti Program 100 Hari

Selain itu, penilaian publik dan masyarakat dalam mengevaluasi efektifitas dan kemampuan untuk bekerja pemimpin baru tercermin dari masa periode 100 hari kerja, sebagai indikator program kerja jangka panjang pemimpin baru yang akan dilaksanakan secara keseluruhan.

“Di 100 hari ini, kita baru melihat plesiran yang dilakukan Bupati Lucky Hakim hingga viral secara nasional dan langsung mendapat sanksi magang di Kemendagri,” jelasnya

Seperti saat ini, kata Edi, kita juga bersama-sama melihat arus demonstrasi masyarakat yang menuntut transparansi dana desa dan kinerja pemerintah desa yang terjadi diberbagai desa saat ini bukan muncul begitu saja.

Hal tersebut buntut dari dari ketidakpuasan masyarakat atas janji kampanye bupati yang selalu di gaungkan terkait audit dana desa yang masih jauh dari harapan masyarakat.

“Ada unjuk rasa para mahasiswa yang mempertanyakan program 100 hari kerja bupati, itu tentu seakan menegaskan indikator tingkat kepuasan masyarakat dalam 100 hari kerja bupati yang tidak dirasakan secara nyata oleh publik,” terangnya

Ia menambahkan, sebagai indikator kinerja 100 hari kepemimpinan pemerintah yang baru, selain acara seremonial, euforia kemenangan, tidak ada gebrakan atau tindakan sebagai komitmen awal sebagai sebuah kebijakan dalam mengatasi permasalahan dan janji-janji saat kampanye.

“Perlu juga kami sampaikan dan untuk di ingat sebagai bahan evaluasi kita semua, bukan dengan mengganti warna cat tembok untuk melakukan perubahan. Bukan dengan mengganti nama alun-alun Indramayu dan mencopot prasasti untuk melakukan beberes, juga bukan dengan membangun narasi mengedepankan gimik untuk membangun, tetapi dengan kerja nyata dan tindakan nyata yang akan membawa masyarakat Indramayu kepada jalan menuju kesejahteraan,” pungkasnya