Pembatasan Komoditas Vital Dinilai Keliru, Herman Khaeron: “Subsidi yang Harus Dijaga, Bukan Dibatasi”

Signal.co.id – Kebijakan pembatasan terhadap sejumlah komoditas vital seperti pangan, energi, dan air menuai kritik tajam. Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menilai langkah pembatasan justru akan memicu kenaikan harga dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.

Hal itu ia sampaikan saat ditemui di salah satu hotel di Indramayu, Sabtu (20/9/2025). Menurutnya, pembatasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia bukanlah solusi yang tepat, mengingat keberadaan SPBU merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Semakin dibatasi, biasanya komoditas tersebut semakin mahal. Ini kan hukum ekonomi supply dan demand. Yang harus kita jaga itu justru subsidi,” tegas Herman.

Ia menjelaskan, subsidi menggunakan uang negara untuk menjaga harga tetap terjangkau di pasaran. Karena itu, subsidi harus dijaga agar tepat sasaran, sementara komoditas non-subsidi sebaiknya dibiarkan berjalan dengan mekanisme pasar.

“Kalau yang bersubsidi harus dijaga agar sampai kepada yang membutuhkan. Sedangkan yang non-subsidi biarkan saja berjalan. Mereka punya jalurnya masing-masing dan akan menciptakan kompetisi yang sehat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Herman mengingatkan bahwa pembatasan komoditas berisiko menimbulkan kelangkaan yang sulit dipulihkan. Kondisi itu pada akhirnya bisa memicu gejolak harga yang membebani masyarakat.

Meski demikian, Herman menilai arah visi besar Presiden Prabowo Subianto menuju kemandirian energi sudah tepat, terutama dengan mendorong transisi dari energi fosil menuju energi listrik dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

“Program Pak Prabowo menuju swasembada energi bagus sekali. Tidak harus meningkatkan lifting migas karena sumber daya alam terbatas. Bisa ditempuh dengan mobil listrik, peralatan rumah tangga berbasis listrik, dan EBT,” ujarnya.

Namun, ia menegaskan bahwa visi tersebut harus dijalankan dengan strategi konkret dari para pembantu presiden agar implementasinya tepat. Herman juga menegaskan akan mengawal kebijakan ini melalui forum DPR, khususnya dalam rapat-rapat bersama BUMN terkait.

“Pembatasan terhadap komoditas vital sangat berbahaya karena menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Ini yang akan saya kritisi nanti di DPR. Kebutuhan pokok masyarakat jangan sampai dikorbankan,” pungkasnya.