DPRD Jabar dan Inspektorat Tinjau Rehabilitasi SMAN 1 Bongas, Ono Surono Ajak Masyarakat Terlibat Awasi Proyek Rehabilitasi Sekolah

Signal.co.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono bersama Inspektorat jawa Barat tinjau proyek rehabilitasi SMA Negeri 1 Bongas, Kabupaten Indramayu, pada Jumat (24/10/2025). Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap pelaksanaan proyek senilai Rp2,3 miliar yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ono menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan wujud komitmen bersama antara DPRD dan Gubernur Jawa Barat untuk memastikan seluruh pembangunan berjalan tepat mutu, tepat sasaran, dan transparan.

“Kunjungan kali ini adalah bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Kami ingin memastikan pembangunan di Jawa Barat berjalan dengan baik, sesuai rencana dan aturan,” tegas Ono.

Ono menjelaskan, pada tahun ini Pemprov Jabar memprioritaskan rehabilitasi sekolah-sekolah rusak, termasuk pembangunan ruang kelas baru dan perbaikan fasilitas pendidikan yang terdampak bencana. SMAN 1 Bongas termasuk salah satu sekolah yang direhabilitasi karena kondisi bangunannya sudah sangat memprihatinkan.

“Tanah di lokasi ini dulunya labil karena hasil urukan sawah yang belum padat. Bangunan lama dibangun tanpa menyesuaikan kondisi tanah, sehingga setelah 10 tahun mengalami retak dan berpotensi membahayakan. Sekarang, alhamdulillah, sudah dialokasikan Rp2,3 miliar untuk perbaikannya,” jelasnya.

Menanggapi sejumlah pemberitaan yang menyoroti dugaan penyimpangan spesifikasi dan persoalan upah pekerja, Ono menegaskan bahwa DPRD Jabar tidak akan menoleransi adanya pelanggaran dalam proses pembangunan.

“Kalau ada hal yang tidak sesuai, ada mekanismenya. Ada konsultan pengawas, Dinas Pendidikan, Inspektorat, bahkan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Semua informasi harus transparan agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya tegas.

Politisi asal Indramayu itu menegaskan, pengawasan terhadap proyek pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan media.

“DPRD tidak bisa bekerja sendiri. Pengawasan juga perlu dilakukan oleh masyarakat dan rekan-rekan media agar pembangunan di Jawa Barat benar-benar tepat sasaran,” kata Ono.

Ono menemukan sejumlah catatan teknis penting, termasuk perubahan desain dan penyesuaian fasilitas sekolah. Ia menekankan agar pihak sekolah dan komite dilibatkan aktif dalam setiap tahapan pembangunan.

“User-nya harus dilibatkan. Kalau proyek sekolah, berarti kepala sekolah, guru, dan komite wajib ikut mengawasi. Dengan begitu, ada deteksi dini kalau pekerjaan tidak sesuai spesifikasi,” tandasnya.

Selain itu, Ono menegaskan pentingnya transparansi dokumen proyek antara pihak kontraktor dan sekolah.

“Kepala sekolah harus memegang gambar kerja dan RAB. Itu penting supaya pengawasan bisa dilakukan secara objektif dan pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Maka, Ono menegaskan kembali bahwa setiap proyek pembangunan di Jawa Barat harus dilakukan secara transparan, efisien, dan berorientasi pada kualitas pendidikan.

“Kami ingin memastikan seluruh pembangunan di Jawa Barat berjalan baik, dengan kualitas yang terbaik pula,” pungkasnya.