Data Tidak Utuh dari Orang Dalam Picu Multitafsir. Hari Ini Nurpan Luruskan di Hadapan Dewan

Signal.co.id – Direktur Utama Perumdam Tirta Dharma Ayu (TDA) Indramayu, H. Nurpan, S.E., M.Si., memenuhi panggilan Komisi III DPRD Indramayu terkait klarifikasi isu yang beredar mengenai aliran dana Rp2 miliar. Sebelumnya, ramai diberitakan di media massa. Dalam rapat tersebut, Nurpan memaparkan secara lengkap kronologi dan pola penggunaan dana yang dipersoalkan.

“Iya, saya menerangkan kronologi terkait keuangan yang diberitakan soal transfer dana ke PT. BRS, Dewan meminta keterangan seperti apa polanya, dan Alhamdulillah sudah saya terangkan bahwa semuanya telah memenuhi aturan dan SOP,” ujar Nurpan usai pertemuan.

Menurutnya, Komisi III turut memberikan banyak masukan, termasuk dari mantan Direktur Utama Perumdam TDA Indramayu yang hadir dan memberi pencerahan mengenai standar-standar yang harus dipenuhi.

“Apa saja yang sudah dilakukan oleh kami sudah saya sampaikan, dan Alhamdulillah dana tersebut dicairkan sesuai persyaratan serta kebutuhan tagihan yang keluar,” tambahnya.

Terkait dugaan kebocoran data keuangan internal yang membuat persoalan ini mencuat ke publik, Nurpan menegaskan bahwa pihaknya sudah menugaskan Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk melakukan investigasi terhadap karyawan yang diduga membocorkan data penting perusahaan.

“Saya memang menugaskan SPI untuk menginvestigasi karyawan kita terkait pembocoran data-data penting, data keuangan, dan ini masih berlangsung. Ada beberapa pertanyaan dari Dewan yang nantinya juga akan ditujukan kepada SPI,” jelasnya.

Ia menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan data perusahaan. “Ke depan tidak boleh ada kebocoran data karena ini menyangkut keuangan perusahaan.” Singkatnya.

Menjawab pertanyaan mengenai adanya laporan masyarakat (dumas) yang masuk ke aparat penegak hukum (APH), Nurpan mengatakan tidak mempermasalahkannya.

“Nggak ada masalah. Nanti kita jelaskan ke APH langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh kami. Yang penting kami siap terbuka,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa kasus ini akan diaudit oleh BPKP, dan hasil audit tersebut menjadi dasar awal bagi APH untuk melihat apakah terdapat pelanggaran atau tidak.

“Kami sendiri yang meminta agar diaudit BPKP. Ini bagian dari transparansi, Jangan sampai ada informasi yang sepotong-sepotong, seperti yang terjadi saat ini.” tegasnya.

Nurpan juga mengakui adanya indikasi keterlibatan orang dalam yang menyebarkan data keuangan tanpa konteks yang utuh.

“Saya menangkap ada orang dalam yang hanya mendapatkan data sepotong sehingga menimbulkan multitafsir. Hari ini saya jelaskan secara utuh kepada Dewan,” ujarnya.

Menurutnya, setelah penjelasan lengkap itu, Komisi III akhirnya mendapatkan gambaran yang jelas terkait aliran dana Rp2 miliar tersebut.

“Alhamdulillah kita sudah mencapai titik temu. Kata kuncinya adalah bahwa uang itu peruntukannya jelas, dan kami sudah menjabarkan bahwa memang dana tersebut digunakan sesuai kebutuhan, tidak untuk hal lain,” tegas Nurpan.

Dengan klarifikasi ini, Perumdam TDA Indramayu berharap isu yang berkembang dapat diluruskan dan kepercayaan publik terhadap perusahaan tetap terjaga melalui keterbukaan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.