DPRD Indramayu Tampung Aspirasi, KOMPI Tegas Tolak Revitalisasi Tambak Pantura

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu menggelar audiensi terkaitrencana program revitalisasi tambak di kawasanPantai Utara (Pantura). Pertemuan tersebutdiwarnai penolakan tegas dari Koalisi MasyarakatPesisir Indramayu (KOMPI) terhadap proyek yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat lokal, Senin (6/4/2026).

Program revitalisasi tambak ini merupakan bagiandari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP) bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu.Proyek tersebut direncanakan mencakup lahanseluas kurang lebih 2.875 hektare yang tersebar disejumlah kecamatan, dengan tujuan meningkatkanproduktivitas melalui modernisasi sistem budidayaperikanan.

Namun demikian, rencana tersebut memicukekhawatiran di kalangan masyarakat pesisir, khususnya para petambak yang tergabung dalamKOMPI. Dalam audiensi yang berlangsung diGedung DPRD, mereka menyuarakan penolakandengan berbagai alasan mendasar.

Salah satu perwakilan KOMPI menyatakan bahwaprogram tersebut dinilai tidak melibatkanmasyarakat sebagai mitra aktif, melainkanberpotensi menggeser kepemilikan lahan yang telahdikelola secara turun-temurun. Ia menegaskan, jikaproyek tetap dijalankan, ribuan petambak danpekerja dikhawatirkan kehilangan sumberpenghidupan.

Selain itu, KOMPI juga menyoroti kurangnyasosialisasi serta minimnya ruang dialog antarapemerintah dan masyarakat sejak tahap awalperencanaan. Kondisi ini dinilai menciptakan kesankebijakan sepihak yang memicu keresahan ditengah warga pesisir.

Menanggapi hal tersebut, DPRD Indramayumenyatakan komitmennya untuk menampungseluruh aspirasi yang berkembang. Lembagalegislatif daerah itu juga berjanji akan melakukankajian lebih mendalam guna mencari solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak.
Audiensi berlangsung dalam suasana yang cukupdinamis, namun tetap kondusif. 

Hingga akhir pertemuan, belum tercapaikesepakatan antara kedua belah pihak. Diskusilanjutan pun direncanakan sebagai upaya mencarititik temu yang adil dan berkelanjutan bagi semuapihak terkait.