Sekretaris DPC PDIP Indramayu Respons Pernyataan Anggota DPRD Fraksi Partai NasDem

Signal.co.id – Sekretaris DPC PDI Perjuangan Indramayu, Ali Shahali, S.H., berikan tanggapan tegas atas pernyataan Anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Taufik Hadisutrisno, yang sebelumnya mengkritik sikap politik kader PDI Perjuangan terkait pansus di Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Darma Ayu.

Dalam keterangannya, Ali menilai tudingan politik “kacangan” yang dilontarkan Taufik sebagai pernyataan yang tidak tepat dan tidak mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi.

“Pertama-tama saya ingin mengingatkan, siapa yang sebenarnya kacangan dan siapa yang kulitan itu publik yang berhak menilai. Menyebut pernyataan anggota dewan PDI Perjuangan sebagai pembuat gaduh adalah kesimpulan prematur dan menunjukkan ketidakpahaman terhadap substansi. Pilihan diksi seperti itu jelas tidak kreatif dan tidak mencerminkan kedewasaan berpolitik,” tegasnya.

Shahali juga menekankan bahwa kritik yang disampaikan PDI Perjuangan terhadap pengelolaan BUMD merupakan bagian dari fungsi kontrol publik.

“Saya memang militan PDI Perjuangan. Benar, saya belum mendapat amanah rakyat sebagai anggota dewan. Namun bagi yang sudah dipilih rakyat, bekerjalah dengan benar sesuai mandat. Jangan sampai terkesan melindungi pihak yang diduga terlibat praktik korupsi hanya karena faktor kedekatan politik atau kolega satu partai,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab langsung dalam pengawasan tata kelola pemerintahan daerah, termasuk BUMD.

“Fungsi DPRD itu jelas membuat regulasi, menyusun anggaran, serta mengawasi jalannya pemerintahan daerah, termasuk BUMD seperti Perumdam TDA. Ketika ada dugaan penyalahgunaan kewenangan dan indikasi korupsi, maka wajib bagi dewan untuk turun, mengawasi, dan mengungkap persoalan. Jangan malah menyerang pihak yang sedang mendorong transparansi,” ucapnya.

Shahali menolak tudingan bahwa PDI Perjuangan memiliki kepentingan tertentu dalam dinamika di Perumdam TDA Indramayu.

“PDI Perjuangan berkepentingan menjaga dan menyelamatkan aset daerah agar tidak dijarah para bromocora. Kami bersuara bukan karena ingin kekuasaan di Perumdam. Tidak ada kepentingan menjadi Dewas, Direktur, atau jabatan apa pun di sana. Murni karena tanggung jawab terhadap uang rakyat,” katanya.

Ia mendesak seluruh anggota legislatif agar menunjukkan kerja nyata dalam pengawasan.

“Kami menunggu aksi nyata para wakil rakyat dalam menjalankan fungsi kontrol itu. Datangi manajemen, cek data, awasi langsung. Tunjukkan bahwa Anda benar-benar bekerja untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu,” tambahnya.

Ia menambahkan, dalam politik konsistensi adalah hal utama. “Jangan berkoar di luar tetapi sikapnya berbeda di dalam. Maka, jika Anda merasa paling benar, silakan buktikan konsistensi itu di hadapan publik dan hukum,” pungkasnya.