Ratusan Warga Desa Majakerta Geruduk Pendopo Indramayu. Ada Apa?

Signal.co.id – Ratusan warga Desa Majakerta, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Indramayu, dalam aksinya massa aksi menuntut Kepala Desa (Kuwu) mundur dari jabatannya. Kamis (19/6/2025).

Aksi tersebut dipicu oleh kekecewaan masyarakat atas buruknya pelayanan publik di desa majakerta, serta ketidakjelasan pengelolaan sejumlah dana desa dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari Pertamina.

Dalam aksinya, warga secara tegas menuntut kepala desa dan perangkatnya bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang terjadi di Desa Majakerta.

Mereka juga mendesak pemerintah daerah untuk turun tangan menyelesaikan dugaan pelanggaran terkait pengelolaan dana desa, bantuan UMKM, Pendapatan Asli Desa (PAD), bantuan bagi nelayan kecil, dana CSR Pertamina, hingga pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai tidak transparan.

“Pelayanan publik di Desa Majakerta sangat buruk dan cenderung diskriminatif. Selain itu, pengelolaan dana desa, dana pemerintah, dan dana CSR dari Pertamina tidak jelas ke mana alirannya,” tegas tokoh masyarakat H. Suyitno.

Warga juga menyoroti adanya dugaan pungutan liar (pungli) dalam program pemasangan listrik gratis untuk warga miskin serta ketidakjelasan pengelolaan BUMDes yang sejak didirikan dinilai tidak pernah transparan.

Bahkan, menurut informasi yang beredar, Kejaksaan disebut telah menemukan indikasi penyalahgunaan dana di tubuh BUMDes tersebut.

“Menurut informasi, sudah ada temuan Kejaksaan soal dana BUMDes. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Kami minta Pemkab segera menonaktifkan pengurus BUMDes yang bermasalah karena sudah sangat meresahkan warga,” sambung H. Suyitno.

Massa aksi kemudian diterima langsung oleh Asisten Daerah (Asda) I Setda Kabupaten Indramayu. Dalam audiensi tersebut, H. Suyitnyo didampingi Dasuki dan perwakilan masyarakat menyampaikan bahwa Pemkab akan segera menindaklanjuti laporan warga dengan memerintahkan Inspektorat Kabupaten Indramayu untuk melakukan pemeriksaan ke Desa Majakerta.

“Langkah awal, kami akan sampaikan ke Bapak Bupati untuk merekomendasikan Inspektorat turun ke lapangan. Hasilnya nanti akan dilaporkan ke Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai aturan,” ujar Dasuki di hadapan perwakilan warga.

Meski demikian, pihak pemerintah daerah belum dapat memastikan kapan persoalan ini akan selesai, karena nantinya menunggu laporan resmi hasil pemeriksaan Inspektorat.

Massa aksi menegaskan akan kembali menggelar demonstrasi dengan jumlah peserta lebih besar bila tuntutan mereka tidak segera direspons.

“Kalau tidak ada tindakan, kami akan turun lagi dengan massa lebih besar,” tegas perwakilan warga dalam orasi penutup.

Warga berharap, Pemkab Indramayu bersikap tegas, adil, dan transparan dalam menyikapi berbagai persoalan di Desa Majakerta, khususnya terkait pelayanan publik, dana desa, dana CSR Pertamina, dan pengelolaan BUMDes demi kepentingan masyarakat luas.